Strategi Jokowi-JK di Sektor Pertanian

Joko Widodo dan Jusuf Kalla merupakan salah satu pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden periode 2014-2019 yang memiliki perhatian terhadap kondisi pertanian di Indonesia. Keduanya memiliki program kemandirian pangan dan menghilangkan ketergantungan impor melihat kondisi pertanian di Indonesia. Dasar dari perancangan program tersebut salah satunya pesan dari mantan Presiden Soekarno.

“Bangsa atau negara dengan penduduk di atas 100 juta tidak mungkin menjadi berdaulat kalau pangannya bergantung dari impor,” tegas Rokhmin Dahuri, penyusun visi misi Jokowi-JK, dalam diskusi publik di JKW Center, Menteng, Jakarta.

Menurut Rokhmin dasar dari strategi yang dibuat yaitu mengingat pernyataan mantan presiden Soekarno, pertanian dan pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa. Ini berhubungan dengan kemampuan negara menyediakan pangan untuk 240 juta penduduknya.

“Pertanian dan pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa,” ujarnya.

Adapus strategi yang dirancang Capres dan Cawapres tersebut dalam setor pertanian diantarannya:

Menyerap Banyak Tenaga Kerja

Mengembangkan kemandirian pangan dan sektor pertanian berarti membantu mengurangi kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan pendapatan. Dan pertanian merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

“Sekitar 39% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian dengan arti luas. Jadi harus di-manage dengan baik,” sebut Rokhmin.

Raskin dan Subsidi Pupuk Dihapuskan

Menghapuskan subsidi pangan berupa beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan subsidi pupuk merupakan strategi selanjutnya. Mengapa demikian? Karena program raskin selama ini dinilai tidak memiliki dampak yang cukup berarti untuk mendorong sektor pertanian dan juga tidak mendidik para petani dan masyarakat kelas bawah.

Sedangkan untuk subsidi pupuk dinilai tidak membantu kekurangan petani karena itu hanya bersifat di awal, bukan di akhir. Sementara masalah dari petani sebenarnya akan terasa di akhir. Subsidi yang paling tepat adalah subsidi harga. Ini akan memberikan kepastian bagi petani soal hasil produksinya.

Menangani Permasalan Sektor Pertanian

3 hal yang harus dibenahi pada pemerintahan mendatang di sektor pangan diantaranya:

Pertama adalah birokrasi, yang saat ini masih pada porsinya dimana perlunya koordinasi antar sektor agar kebijakan bisa berjalan efektif.

Kedua adalah dari sisi lahan yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi perumahan dan industri lainnya. Tanpa lahan yang cukup, maka produksi pertanian tidak akan meningkat.

Ketiga adalah akses perbankan untuk para petani. Bunga kredit yang tinggi sangat kurang tepat bagi petani. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki bunga dengan kisaran 14% yang masih terlalu tinggi.