Pengangguran dan Pertanian Harus Jadi Fokus Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) mencium adanya upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengharapkan kebangkitan kekuatan Orde Baru. Masyarakat diajak rindu terhadap orde baru, atau kerinduan terhadap kejayaan Indonesia, tetapi melupakan sisi kelam otorianisme-nya.

“Untuk itu, Almisbat mengusulkan kepada calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus pada dua agenda kesejahteraan rakyat jika dipercaya memimpin Indonesia ke depan,” kata Sekjen Almisbat, Hendrik Sirait, Minggu (11/5/2014).

Sikap politik tersebut merupakan perasan dari hasil Temu Raya Nasional Almisbat yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta.

Kedua fokus agenda tersebut adalah, pertama mengatasi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah membangun direktorat jenderal baru di Kementerian Tenaga Kerja yang mengurusi masalah pengangguran.

“Direktorat ini yang akan bertugas untuk menciptakan lapangan kerja. Karena, adalah hak bagi semua angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan itu merupakan tugas negara yang dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia, memberikan jaminan pekerjaan yang layak terhadap warga negaranya,” ujarnya.

Kedua, Indonesia sebagai negara agaris harus berdaulat di bidang pangan. Sumber kemiskinan menurut data statistik itu ada di wilayah pedesaan, yang khususnya menimpa petani di lahan kering. Mereka masuk ke lembah kemiskinan karena tidak memiliki akses terhadap lahan, dan abainya pemerintah dalam mengupayakan peningkatan produktivitas petani lahan kering, lahan pertanian yang tak memiliki sistem irigasi.

Koordinator Kampanye Almisbat Indra P Simatupang menambahkan, apabila jumlah lahan pertanian kering yang luasnya mencapai 5,7 juta hektare ini ditingkatkan produktivitasnya, dari yang sebelumnya hanya mampu menghasilkan 3 -3,5 ton gabah/per hektare menjadi 4-5,5 ton per hektare, maka dapat dipastikan Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras dari vietnam.

“Program pemberdayaan serta subsidi bagi petani miskin mutlak dilakukan. Pemerintahan Jokowi harus mampu menyediakan ketersediaan bibit dan pupuk untuk para petani miskin. Dengan peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani akan terwujud,” ujarnya.

Menurut Indra, dua program pokok ini menjadi syarat utama yang perlu dilakukan pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Dan kami meyakini Jokowi mendengar dan merasakan jerit penderitaan petani miskin dan para penganggur,” tuturnya.